Masyarakat Papua Sangat Antusias Dalam Merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-71

HUT RI adalah Kemerdekaan Masyarakat Papua Juga

PapuaVoice.Com. Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di wilayah Papua tahun ini mendapatkan dukungan dan apresiasi yang sangat bagus, baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat Papua khususnya. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan lomba-lomba yang diadakan, terlihat antusias masyarakat Papua untuk mengikutinya.

Pada awal bulan Agustus telah beredar himbauan dari elemen yang ingin lepas dari negara RI mengajak masyarakat Papua dimanapun berada untuk tidak berpartisipasi dalam upacara dan perayaan HUT RI ke-71. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Papua semakin dewasa, lebih mengerti mana sejarah yang baik dan mana yang syarat kepentingan dan hanya membuat masyarakat Papua semakin terpuruk.

Antusiasme masyarakat Papua dalam merayakan HUT RI ke-71 menunjukan bahwa ajakan penolakan untuk mengikuti dan memeriahkan HUT RI ke-71 terjawab. Sebelumnya aktivis Papua merdeka yang berada diluar negeri, Benny Wenda bahwa rakyat Papua tidak mengakui Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai termasuk Papua Barat dan tidak akan mengakui hari nasional Indonesia lainnya di masa depan telah terbantahkan dengan kenyataan yang ada.

Sementara, harapan dan seruan Benny Wenda, KNPB dan semua Organisasi Pro Kemerdekaan Papua yang menyatakan bahwa semua orang Papua Barat tidak akan berpartisipasi dalam atau menghadiri acara Hari nasional Indonesia nampaknya tidak akan terwujud

Beberapa media, baik local maupun tingkat nasional meliput beberapa kegiatan masyarakat Papua dalam menghadapi HUT RI ke-71, nampak sangat jelas bahwa masyarakat Papua mempunyai semangat yang sama dengan masyarakat lain diluar Papua dalam merayakan peringatan HUT RI. Sambutan serta dukungan masyarakat Papua dalam menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke 71 dirasakan juga oleh masyarakat non Papua yang berada di wilayah Papua.

“Kami orang Indonesia, tidak ada Papua asli dan non Papua…. kami sama-sama bergembira sambut HUT RI ini..” ucap salah seorang mahasiswa asal Papua, Welieum Gombo di sela-sela mengikuti rangkaian kegiatan perayaan hari kemerdekaan RI. “Beri kami kesempatan juga membangun Papua, membangun bangsa… Dirgahayu Indonesia” tegasnya.

Antusias Masyarakat Papua Dalam Rangka Mempersiapkan Perayaan HUT RI ke-71

Semarak perayaan Hari Proklamasi RI ke 71 menjadi satu moment yang paling dinanti masyarakat. Saat itu, ada sederet kegiatan dan hiburan rakyat dihelat hingga puncaknya 17 Agustus nanti.

Di Distrik Muting Merauke, warga dari 12 kampung mulai terlihat berbondong-bondong turun ke ibu kota distrik. Mereka bahkan membuat bevak, sebagai tempat tinggal sementara, selama menikmati kegiatan ‘tujuh belasan’.

Kepala Distrik Muting, Marman mengatakan, warganya sangat antusias untuk merayakan HUT RI. “Semua butuh hiburan. Dan moment ini sangat pas, orang dari kampung bisa berkumpul,” ujarnya.

Tidak seperti tahun sebelumnya, kata Marman, hari proklamasi kali ini diperingati lebih meriah, diisi berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat. “Ada karnaval tingkat distrik, perlombaan, dan pasar malam selama satu minggu,” pungkas Marman.

Untuk memudahkan jangkauan dari 20 distrik, Bupati Merauke, Frederikus Gebze memilih lima titik sebagai pusat hiburan HUT RI, masing-masing di Distrik Muting, Okaba, Kimaam, Distrik Kurik dan Kota Merauke.

Peraturan Kepala BPHN Ttg Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum

PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 30, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 sesuai perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pembentukan dn Pe...

Baca selengkapnya

ALIANSI INDONESIA PROVINSI PAPUA

Cari Blog Ini