ALIANSI INDONESIA PROVINSI PAPUA

n Suasana Bimtek penyusunan perhitungan jumlah kebutuhan PNS Pemprov Papua. – IST  Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini menginventarisasi kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tanah Papua. Sejumlah kondisi yang dihadapi itu, antara lain adanya distribusi ASN yang tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, baik antar satuan organisasi maupun antara satu daerah dengan wilayah lainny emerintah Provinsi juga mencatat komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif yang proporsional. Ditambah sebagian besar belanja aparatur dibanding belanja publik dalam APBD di atas 30 persen. “Bahkan tak dipungkiri bahwa terjadi kontribusi dan kinerja ASN belum mencapai standar yang diharapkan. Sama halnya dengan penegakkan disiplin yang belum berjalan sesuai dengan sistem atau masih bergantung kepada komitmen pejabat.” “Tak ketinggalan pengh

Puluhan orang melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura, pada Senin, (8/5/2017). Mereka menolak ormas FPI dan HTI di tanah Papua. – Jubi/Hengky Yeimo. Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1 Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) di seluruh tanah Papua karena bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Hal tersebut disampaikan gubernur saat menerima puluhan orang yang tergabung dalam Ansor dan Bansor di halaman Kantor Gubernur Papua Dok 2 Jayapura, pada Senin (8/5/2017). Puluhan orang itu melakukan aksi damai yang menuntut pemerintah Papua melarang masuknya dua ormas tersebut di provinsi ini. “Organisasi yang kami tolak adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Papua adalah tanah damai, jangan bikin kacau,” kata Lukas Enembe,