ALIANSI INDONESIA PROVINSI PAPUA

Saya tidak pernah mempersilahkan Operasi Militer Jayapura– ZONADAMAI.com :   Tak ingin banyak pihak yang memberikan penilaian keliru dan tidak-tidak terhadap dirinya, Ketua DPR Papua Deerd Tabuni akhirnya memberikan klarifikasi atas pernyataan  sebelumnya yang menyebutkan dirinya mempersilahkan TNI/Polri melakukan operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya, menyusul  terus terjadinya aksi-kasi penembakan di Puncak Jaya. Dia mengatakan,  ada   semacam  misundertanding dalam  pernyataannya sebelumnya sebagaimana yang  dimuat harian Bintang Papua edisi, Selasa (11/2/2014). Dia tidak menampik bahwa dalam wawancara dengan wartawan itu ada keluar kalimat  yang  mengesankan mempersilahkan TNI dan Polri melakukan operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya’,  tapi pernyataan itu hanya sebagai ungkapan kekesalan dia  selaku Ketua DPRP atas apa yang terus terjadi di Tanah Kelahirannya Puncak Jaya tersebut. “Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak  pernah mempersilahkan TNI/polri

Selasa, 15 Maret 2016 14:3 Terkait Rencana Membawa 345 Kepala Kampung, Sekretaris dan Bendahara bersama Kadistrik ke Jayapura Jayapura;  Ketua Lembaga  Masyarakat Adat (LMA) Lanny Jaya, Urnom Tias Kogoya mempertanyakan rencana Bupati Lanny Jaya,  Befa Jigibalom untuk membawa 345 kepala kampung, bersama dengan sekretaris dan bendahara termasuk 39 kepala distrik untuk dibawa ke Jayapura. “Seluruh masyarakat lanny Jaya pertanyakan, 340 Kepala Kampung dan 39 Kepala Distrik di bawa ke Jayapura.  Ini dalam rangka apa?. Itu pimpinan yang menjaga masyarakat dari bawah, tetapi tindakan Bupati lanny Jaya membuat masyarakat  adat jadi bingung.  Jangan sampai hak-hak masyarakat punya dana lalu dikelola tempat lain atau di wilayah lain, “ kata Ketua LMA lanny Jaya, Urnom Tias Kogoya kepada Wartawan di kawasan bisnis Ruko Jayapura, Sabtu (12/3/2016) petang. Menurutnya, pihaknya wajib menjaga masyarakat karena itu sudah diatur dalam undang-undan

 .By. Detius Yoman D 88 AI BASUS Sesuai dengan fakta lapangan ,Papua Di Jadikan Daerah Rawan Konflik ,Diciptakan Oleh Para Politikus-Politikus Berdasih, demi jabatan ,pangkat golongan. " Siapa yang bilang papua keamanannya tidak kondusif. Yang saya lihat masyarakat sangat tenang, bahkan masyarakat sambutan baik ketika ada daerah otonom baru ,bahkan masyarakat sumbangkan harta untuk pesta SK kabupaten baru ,sangat luar biasa.Meski diakui sampai saat ini, masih ada saudara-saudara sesama anak bangsa yang sementara ini masih memiliki perbedaan ideology, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM),ya saya kira pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan secara presuasif ,membangun komunikasi yang baik dan menyadarkan unt uk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebab mereka itu saudara kita bukan orang lain. Karena itu, saya menekankan kepada pemerintah daerah bahwa melakukan upaya pendekatan dengan niat baik agar mereka bisa bergabung dengan kita membangung papua lebih

Bareskrimpolri Dan Kapolda Papua Segera Tangkap Bupati Lanny Jaya,Befa Jigibalom Atas Kasus Korupsi Dan Mendanai Pimpinan OPM Di Pirime. Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom di laporkan Polda Papua melalui Kabag Dit. Reskrimsus Polda Papua . pada tahun 2013, diduga Korupsi dana hibah Kabupaten Lanny Jaya Ta. 2013 sebesar 16,764.400.000. serta pengaan Mobil Mewa LAND ROVER DS 1 L J HUMER DS 1972. Tim Tipikor Polda Papua terjun ke lanny jaya atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk meminta keterangan dari masyarakat dalam hal ini kepala desa ,ternyata kepala desa yang saat itu periksa hanya 20 orang yang sudah di siapkan oleh bupati untuk di periksa soal dana operasional kepala desa 100 juta dan kepala desa tersebut komplotannya bupati sehingga ikut menutupi kejahatan bupati.pada hal dana operasional kepala desa itu mereka terima hanya 25 juta menyelang pilgub papua sedangkan sisah dana 75 juta bupati tahan. Ada terjadi pemalsuan LPJ t

FHOTO SUKU DANI AND LANI LEMBAH BALIEM PAPUA LANNY JAYA

share on: Facebook Twitter Google + Email Jayapura, Jubi – Mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya, Papua yang berada di dalam wadah Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Peduli Kabupaten Intan Jaya (GPMPI) melakukan aksi damai agar dana pendidikan yang selama ini “dikancing” oleh Pemerintah Daerah setempat segera dicairkan, mendapatkan perlakuan tidak layak dari Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni. Bupati ini justru memukul mahasiswa yang berdemo dan memerintahkan Brimob yang ada di tempat aksi untuk membubarkan massa, Senin (17/8/2015) lalu. Melalui release yang diterima Jubi, Kamis (27/8/2015), Ketua GPMPI, Fictor Belau mengatakan, pihaknya melakukan aksi demonstrasi tersebut sebagai tindak lanjut dari aksi sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2015 lalu di kantor Gubernur Papua. Aksi ini diterima oleh Asisten II Setda Papua, Doren Wakerkwa yang mengatakan aksi tersebut salah tempat. “Adik-adik mahasiswa salah tempat. Jadi adik-adik naik demo di Intan Jaya,” kata ketua GPMPI, F

Jakarta (ANTARA News) - Dugaan tindak kecurangan di Pilkada Kabupaten Lanny Jaya, Papua, membuat prihatin berbagai elemen masyarakat. Agar tidak berlarut-larut, Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 Briur Wenda dan Solayen Murib Tabuni membawa masalah ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakata. "KPU Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan Pleno di luar Kabupaten Lanny Jaya, sehingga merugikan pasangan Nomor Urut 3 dengan bukti hilangnya suara sebanyak 6.287 suara di distrik Balingga," kata Kores Tambunan,SH selaku Koordinator Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, Nomor Urut 3 di Jakarta, Minggu. Kores Tambunan mengatakan, pelanggaran lain juga terjadi di Distrik Prime adalah membiarkan salah satu Kandidat dan Tim Sukses menguasai logistik dan memaksa Kepala Desa membuat berita acaranya. Sementara pemilih sudah menunggu di setiap TPS dan pemungutan suara baru dilaksanakan pada 28 Juni 2011 yang seh

Jumat, 11 Maret 2016 12:41 WIB Pewarta: Hendrina Dian Kandipi Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi (Foto: Antara Papua/Istimewa) DKPP didampingi TPD yang terdiri dari pihak KPU, Bawaslu dan tokoh masyarakat telah menyidangkan tiga perkara kasus dugaan pelanggaran kode etik, di mana tim dari DKPP tersebut dipimpin langsung oleh Prof Anna Erliyana. Jayapura (Antara Papua) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan tiga pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh pihak penyelenggara di Provinsi Papua. Komisioner KPU Provinsi Papua yang juga anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tarwinto, di Jayapura, mengatakan tiga penyelenggara yang menjalani sidang DKPP tersebut di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya, Tolikara dan Asmat. "DKPP didampingi TPD yang terdiri dari pihak KPU, Bawaslu dan tokoh masyarakat telah menyidangkan tiga perkara kasus dugaan pelanggaran kode etik, di mana tim dari DKPP tersebut dipimpin langsung o

Sengketa pilkada 2017- sidang yang di gelar oleh DKPP RI di jayapura pada tanggal 06 Mei 2017 memuskan paslon BRIYURB WENDA dan PAULUS KOGOYA sebagai Bupati terpilih untuk periode 2017/2022. KPU & PANWAS LANNY JAYA melanggar kode etik dan maka hasil pleno pada tanggal 24 /02/2017 di tiom tidak sah dan sarat hukum