ALIANSI INDONESIA PROVINSI PAPUA

Pares L.Wenda Gereja Baptis membangun Iman Kepada Kristus, Pendidikan Kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hak asasi manusia Gereja sesungguhnya melakukan hal-hal yang baru tetapi hanya merubah mode pada kehidupan orang Lani. Gereja hadir sesungguhnya adalah menggenapi nubuatan orang Lanny di masa lalu. Zolner (2006) mengatakan pada 1960-an dan 1970-an, ada gerakan misi yang menyebar di seluruh dataran tinggi, akibatnya hampir semua suku menerima Injil…dalam beberapa kasus, Injil dipahami sebagai penggenapan nubuat yang tidak asing bagi masyarakat, dan telah mereka kanal lewat agama tradisi. Seperti orang Lani Loma, Lani Hubula, Lani Ndugga, dan Lani mengenal Nabelan Kabelan atau kulit lama ganti kulit baru,(Kiloner,Pares,dkk, 2009). Dari sekian banyak perubahan bentuk yang dilakukan oleh gereja ada 5 bagian penting yang akan diulas pada pembahasan peran Gereja Baptis pada orang Lani. 1.     Membangun Iman Kepada Kristus Kiloner Wenda, Pares L.Wenda,dkk (2009) melapor

By: radarkot On: 12 Mei 2015 Related Posts radarkotanews.com – Penanganan hukum Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalon yang diduga kuat melakukan tindakan korupsi dana hibah senilai Rp. 16,76 miliar Polri terutama Polda Papua dinilai sangat lamban dalam melakukan penyelidikan. Ada dugaan lambannya Polda Papua akan mengepeti eskan kasus yang melibatkan Bupati Lanny Jaya. Ketua Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi (Konpak) Papua, Detius Yoman mendatangi Mabes Polri dengan mengelar aksi dan mempertanyakan lambannya penangangan dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 16,76 miliar yang dilakukan oleh Bupati Lanny Jaya. “Kami sudah laporkan kasus ini ke Polda, Kejari Papua pada 3 Maret 2013. Namun, Polri Papua terkesan lambat. Padahal bukti berupa surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah kami serahkan,’’ kata Detius saat di Mabes Polri Kemarin. Detius juga Mendesak Presiden RI,Ketua Komisi III DPR RI, Kapolri, Ketua KPK, Kejagung RI, Menkopolhukam, BIN, Pan

Detius Yoman selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Papua (KONPAK) merasa ancaman para elit politik papua terhadap pasukan anti korupsi beberapa hari terakhir ini ,kami tidak kaget dan tidak takut dengan ancaman itu,sebab kami bukan teroris,pengacau,TPN/OPM dan pemberontak , selama 4 tahun dari tahun 2010 sampai 2013 kami menjadi anti   koruptor di papua jadi saudar-saudara jangan kaget atau terkejut dan jangan pernah sekali-kali berpikiran bahwa kami gampang tangkap ketua bersama rekan-rekan saya. ancaman dan teror itu soal biasa dari pelaku   . saat ini kami masih menungu polda papua mengenai kasus criminal ijasa pemalsuan bupati jayawijaya JHON WEPI WETIPO ,M.Par dengan kasus tindak pidana korupsi dana hibah kabupaten lanny jaya sebesar Rp. 16,764,400,000.00.kasus dugaan korupsi senilai 16 milyard ini pelakunya adalah bupati lanny jaya Befa Jigibalom,Pertrus Wakerkwa Dan Selianus Wakur,SE. polda papua dalam hal ini Reskrimsus Polda papua melalui penyidik

Sepatutnyalah,KONPAK menguatkan semua elemen yang cinta   Daerah   untuk menyatukan visi melawan korupsi. Tak dapat di­pung­kiri, gerakan-gerakan anti korupsi yang tumbuh,berkembang, dan berlangsung hingga saat ini mengesankan masih berjalan sendiri-sendiri. tentu, kelembekan institusi-institusi hukum yang seperti punya pandangan dan kepentingan masing-masing dalam menyikapi proses sebuah kasus korupsi. Komite Nasional Pemuda Pancasila –Anti Korupsi Provinsi Papua   (KONPAK )mendukung hukuman mati bagi para   koruptor papua. Sikap tersebut, secara spiritual memperkuat berbagai ide untuk memaksimalkan   efek jera dalam pemidanaan penjahat korupsi di papua. Sudah banyak gagasan “pengepungan” budaya korupsi untuk membangun   atmosfer “pepe­rangan” yang kuat. Antara lain, yang paling nyaring adalah memiskinan para pelaku kejahatan korupsi , di samping kerja sosial, larangan menshalati   jenazahnya, pemenjaraan di “kebun koruptor”, dll.  Kelemahan membangun penjeraan berakar dar

Jumat, 28 April 2017 — 17:30 19x views n Ilustrasi koruptor - Tempo.co Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1Biak, Jubi - Dua terpidana tindak pidana korupsi Kabupaten Supiori yakni Christian Palillu terbukti korupsi pengadaan mobil dinas dan Dikson Baransano terbukti korupsi uang lauk lauk Pemkab Supiori masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Numfor. Kasi pidana khusus Kejaksaan Numfor Cahyana Bagus sudiartha SH di Biak, Kamis (27/4/2017) mengimbau, dua terpidana korupsi Christian Palilu kasus pengadaan mobil dinas Pekerjaan Umum, perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori tahun 2010 serta Dikson Baransano untuk menyerahkan diri guna menjalani proses hukuman sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. "Tim eksekusi Kejaksaan Negeri Numfor di Biak sudah melakukan pencarian kepada dua terpidana tetapi hingga saat ini belum ditemukan keberadaanya," ujar Kasi Pidsus Cahyana Bagus Sudi

Barang bukti berupa uang, yang akan digunakan untuk menyuap petugas KPPS, berhasil diamankan masyarakat dan tim sukses Paslon Bripas. IST. Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1 Jayapura, Jubi – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lanny Jaya, pada 15 Februari lalu, secara umum berlangsung aman dan lancar. Masyarakat dapat menggunakan hak suaranya secara baik. Namun di balik itu telah terjadi sejumlah pelanggaran dan permainan politik uang, yang diduga dilakukan salah satu Pasangan calon (Paslon) terhadap penyelenggara Pilkada di-tingkat Distrik hingga KPPS. Sekretaris tim sukses pasangan (Paslon) nomor urut  1, Briur Wenda–Paulus Kogoya (BRIPAS), Dulius Wanimbo dalam rilisnya kepada Jubi, Minggu (19/2/2017), menginformasikan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan tim sukses kandidat nomor urut 2, yang tertangkap warga hendak melakukan transaksi uang dengan menyuap Petugas Pemugutan Suara (

Bupati Lanny Jaya Sumbang OPM, Kapolda Papua Diam Tak Berdaya PapuaJakarta,   berita9.com   – Penanganan hukum Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalon yang diduga kuat melakukan tindakan korupsi dana hibah senilai Rp. 16,76 miliar Polri terutama Polda Papua dinilai sangat lamban dalam melakukan penyelidikan. Ada dugaan lambannya Polda Papua akan mengepeti eskan kasus yang melibatkan Bupati Lanny Jaya. Ketua Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi (Konpak) Papua, Detius Yoman menda tangi Mabes Polri dengan mengelar aksi dan mempertanyakan lambannya penangangan dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 16,76 miliar yang dilakukan oleh Bupati Lanny Jaya. “Kami sudah laporkan kasus ini ke Polda, Kejari Papua pada 3 Maret 2013. Namun, Polri Papua terkesan lambat. Padahal bukti berupa surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah kami serahkan,’’ kata Detius saat di Mabes Polri Kemarin. Detius juga Mendesak Presiden RI,Ketua Komisi III DPR RI, Kapolri, Ketua KPK, Ke

Jumat, 27 Maret 2015 00:17 WIB Pewarta: Alfian Rumagit Ilustrasi demo KNPB (Foto: Istimewa) "Pemerintah harus bertindak tegas, Kapolda Papua tidak perlu menanggapi komentar kelompok KNPB, karena tidak berdasar," kata Ketua Konppak Papua Detius Yoman. Jayapura (Antara Papu) - Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Indonesia (Konppak) untuk Provinsi Papua meminta pemerintah agar bersikap tegas terhadap kelompok massa yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB). "Pemerintah harus bertindak tegas, Kapolda Papua tidak perlu menanggapi komentar kelompok KNPB, karena tidak berdasar," kata Ketua Konppak Papua Detius Yoman, dalam rilisnya yang dikirimkan kepada sejumlah media di Jayapura dan diterima Antara, Kamis malam. Pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bersatu, bersikap tegas, lebih mementingkan kepentingan umum dari kepentingan golongan atau kelompok. "Kini saatnya Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cendrawasi