Puluhan orang melakukan aksi damai di halaman Kantor
Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura, pada Senin, (8/5/2017). Mereka menolak
ormas FPI dan HTI di tanah Papua. – Jubi/Hengky Yeimo.
Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) di seluruh tanah Papua karena bertentangan dengan NKRI dan Pancasila.
Hal tersebut disampaikan gubernur saat menerima puluhan orang yang tergabung dalam Ansor dan Bansor di halaman Kantor Gubernur Papua Dok 2 Jayapura, pada Senin (8/5/2017). Puluhan orang itu melakukan aksi damai yang menuntut pemerintah Papua melarang masuknya dua ormas tersebut di provinsi ini.
“Organisasi yang kami tolak adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Papua adalah tanah damai, jangan bikin kacau,” kata Lukas Enembe, dihadapan puluhan orang tersebut.
Gubernur menyebut FPI dan HTI sebagai organisasi radikal. “Aspirasi ini akan disampaikan lagi ke Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih 1705, DPR Papua untuk membicarakan mengenai keberadaan organisasi radikalisme di Tanah Papua,” katanya.
Koordinator Aksi, Amir Mahmud Madubun mengatakan, “Kami ingin semua orang yang ada di Tanah Papua agar dapat menjaga Papua sebagai tanah damai dan menjujung tinggi keberagaman dan pluralitas yang harmonis.”
Madubun dan rekan-rekannya mendesak Gubernur Papua, Ketua DPRP, Kapolda dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk segera mengeluarkan maklumat bersama yang melarang segala bentuk kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia di Provinsi Papua.
"Kami mendesak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, agar segera mengeluarkan surat edaran kepada instansi pemerintah, swasta, tempat ibadah (masjid, mushola dan pondok pesantren,red) diseluruh Papua agar tidak menerima atau memperbolehkan menggunakan fasilitas yang menunjang segala bentuk kegiatan termasuk buletin-buletin dari HTI di seluruh wilayah Papua," ucapnya. (*)
Komentar
Posting Komentar