Langsung ke konten utama

Briyur ungkapkan berbagai kecurangan Pilkada Lanny Jaya

Briyur ungkapkan berbagai kecurangan Pilkada Lanny Jaya
Briyur Wenda (jas cokelat samping no 1) saat berpose bersama massa pendukung dan simpatisannya di Tiom, Lanny Jaya, Papua. (Foto: Istimewa)
Pada Kamis (16/2) kami sudah laporkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memenangkan kandidat nomor urut 2.
Jayapura (Antara Papua) - Calon Bupati Lanny Jaya nomor urut 1 Briyur Wenda mengungkapkan berbagai praktik kecurangan yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu guna memenangkan pasangan calon lain saat pencoblosan pada Rabu (15/2) di sejumlah distrik Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua.

"Pada Kamis (16/2) kami sudah laporkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memenangkan kandidat nomor urut 2," kata Briyur Wenda ketika menghubungi Antara di Kota Jayapura, Papua, Jumat.

Dugaan kecurangan yang sudah dilaporkan kepada Panwas Lanny Jaya, kata Briyur yang berpasangan dengan Paulus Kogoya itu, diantaranya warga ikut membantu menyita satu unit kendaraan roda empat yang digunakan sebagai transportasi untuk menyebarkan uang kepada pemilih di Distrik Malagaineri.

"Jadi mobil itu milik Kepala Dinas Pendidikan Alitinus Jigibalom yang sudah diserahkan kepada tim Gakkumdu dan Panwas Lanny Jaya. Alitinus membawa uang yang sangat banyak dan terlihat membawa tujuh amplop masing-masing berisi Rp5 juta yang siap disebar ke warga, namun keburu diketahui," katanya.

Selain itu, kata Briyur, dugaan politik uang yang diberikan oleh pendukung nomor urut 2, Befa Yigibalom-Yemis Kogoya kepada warga di TPS dan KPPS di Distrik Gamelia.

Bahkan, kata dia, ada oknum ASN Lanny Jaya di Kampung Kubagaluk, Distrik Yiluk memaksa masyarakat dan petugas KPPS disalah satu TPS agar 500 suara diberikan kepada pasangan nomor urut 2.

"Yang di Gamelia itu petugas KPPS langsung melaporkan kepada Panwas distrik dan kabupaten. Sementara yang di Kampung Kubagaluk itu sudah ditindalanjuti ke penyelenggara," katanya.

Briyur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Nabire itu juga mengemukakan bahwa kepala Kampung Jilekme, Distrik Yiluk yang merupakan pendukung nomor 2, bekerja sama dengan petugas KPPS untuk penggelembungan suara.

"Jadi, ada 60 surat suara yang fiktif di Kampung Jilekme, Distrik Yiluk," katanya.

Ada juga kecurangan yang terjadi di Distrik Poga yang mengakibatkan terjadinya penundaan pencoblosan pada Rabu (15/2) karena kotak suara diberikan tanpa cap.

"Cap untuk melegalitaskan surat suara yang dicoblos nanti tidak disertakan dalam kotak suara, sehingga tidak terjadi pemungutan suara di Distrik Poga pada Rabu kemarin. Ini juga dilakukan oleh tim pemenangan nomor urut 2," katanya.

Briyur menduga bahwa sejumlah dugaan kecurangan Pilkada juga melibatkan oknum komisioner KPU Lany Jaya sehingga sejumlah tahapan ditingkat bawah tidak berjalan lancar.

"Pilkada Lanny Jaya sarat dengan manipulasi, intimidasi dan `money politic`, apalagi penyelenggara jadi tim sukses, termasuk anggota KPU atas nama Tonius Jikwa yang datang ke Distrik Poga sehari sebelum pencoblosan, menggelar rapat dengan Panwas distrik, PPD, KPPS. Dan terbukti besoknya tidak ada pencoblosan di Poga," katanya.

Berbagai pelanggaran ini, kata dia, sudah di kumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk data dan video yang sudah diserahkan kepada Panwas Lanny Jaya.

"Hanya saja, apakah laporan kami ini ditindaklanjuti oleh Panwas, karena ada indikasi ada oknum Panwas yang tidak independen. Apalagi ini hari terakhir pelaporan," katanya.

"Harapannya, berbagai kasus pelanggaran pilkada di Lanny Jaya bisa segera dipantau oleh Bawaslu dan KPU Papua agar membantu mengawal persoalan yang terjadi, sehingga proses memilih pemimpin bisa berjalan aman dan lancar tanpa ada intervensi pihak kepentingan," katanya.

Briyur juga sudah meminta kepada tim sukses dan pemenangannya agar menyampaikan kepada para masa simpatisan dan pendukungnya untuk tidak terprovokasi oleh isu dan hasutan yang bisa menggagalkan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pilkada Lanny Jaya hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1, Briyur Wenda dan Paulus Kogoya dan petahana nomor urut 2, Befa Yigibalom dan Yemis Kogoya. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MASYARAKAT LANNY JAYA PAPUA SUKU DANI LANI

FHOTO SUKU DANI AND LANI LEMBAH BALIEM PAPUA LANNY JAYA

Bukti Cinta Masyarakat Lanny jaya Papua Pada Indonesia

PIMPINAN AKSI DETIUS YOMAN Siapa bilang Papua ingin merdeka?? Siapa bilang masyarakat Papua ingin berpisah dari NKRI?? Ini hanyalah kebohongan publik yang sering diungkapkan oleh Tokoh OPM Benny Wenda, tidak hanya di Papua saja akan tetapi sampai ke luar negeri. Semakin gencarnya provokasi di wilayah Papua oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), semakin kuat juga perlawanan masyarakat Papua di berbagai wilayah untuk menentang organisasi terlarang tersebut.   

Peraturan Kepala BPHN Ttg Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum

PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,     Menimbang      : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 30, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 sesuai perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pembentukan dn Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/K