Warga Tolak Pelantikan Bupati Lanny Jaya

Hukum  SELASA, 23 MEI 2017 , 14:21:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Revin Yabuni/Dok

RMOL. Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya, Papua, menuntut temuan politik uang atau money politic di sejumlah distrik saat pencoblosan Pilkada Lanny Jaya pada 15 Februari lalu, dituntaskan terlebih dahulu.

Berita Terkait

Demokrat Siap Head To Head Dengan PDIP

Pengamat: Belum Ada Kandidat Gubernur Sumsel Yang Mendominasi

Kepala Daerah Ikut Pilpres Harus Izin Presiden

Jika masalah di sejumlah distrik masih dibiarkan tanpa penyelesaian, maka pelantikan pasangan Befa Yigibalon-Betus Kogoya  sebagai bupati dan wakil bupati Lanny Jaya, tidak bisa dilanjutkan.

"Kasus money politic belum diselesaikan terus ada pelantikan tanggal 22 Mei di Provinsi Papua, masyarakat butuh keadilan hukum bukan Pilkada," tegas Revin Yabuni mewakili masyarakat dan intelektual Kabupaten Lanny Jaya.

"Ketidak ada keadilan berarti tidak adanya pemerintahan dan ini bukan mengancam tapi hukum harus dijalankan ini republik," lanjut Revin.

Ia mengatakan, banyak bupati di Papua yang baru saja dilantik, akan tetapi dinilai melakukan kecurangan-kecurangan. Seperti terjadi di Distrik Malagaineri. Satu unit mobil disita karena diduga digunakan sebagai transportasi menyebarkan politik uang kepada pemilih. Mobil tersebut diketahui milik Kepala Dinas Pendidikan Alitinus Jigibalom dan sudah diserahkan kepada tim Gakkumdu dan Panwas Lanny Jaya.

Bahkan ada temuan oknum ASN Lanny Jaya di Kampung Kubagaluk, Distrik Yiluk, memaksa masyarakat dan petugas KPPS di salah satu TPS agar 500 suara diberikan kepada pasangan nomor urut 2.

"Money politic ini belum sama sekali diproses baik aduan pidananya maupun di Bawaslu," jelas Revin.

Bagi masyarakat Lanny Jaya, imbuh Revin, jika tidak ada keadilan berarti pemerintah, dalam hal ini dinilai tutup mata.[wid]